Trabaznews.com, Ogan Ilir– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir menggelar Rapat Paripurna XL (Ke-40) Masa Sidang I Tahun 2026, dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2026 pada pembicaraan tingkat kedua.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Ogan Ilir tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penetapan perubahan APBD 2026. Forum ini sekaligus menjadi ruang formal bagi legislatif dan eksekutif untuk memastikan arah perubahan anggaran tetap berpijak pada kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat.
Rapat dibuka dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, H. Edwin Cahya Putra, S.IP, didampingi Wakil Ketua I Wahyudi, S.T dan Wakil Ketua II Ahmad Syafe’i.
Agenda diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ogan Ilir mengenai hasil pembicaraan tingkat kesatu yang disampaikan oleh Amir Hamzah, S.H.
Selanjutnya, rapat memasuki agenda pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2026. Tahapan tersebut ditandai dengan persetujuan bersama antara Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, S.H. dan pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir.
Bupati Ogan Ilir kemudian menyampaikan pendapat akhirnya dalam rapat paripurna tersebut.
Hadir dalam kegiatan itu unsur Forkopimda Kabupaten Ogan Ilir, anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, serta para tamu undangan.
Persetujuan perubahan APBD bukan sekadar proses administratif. Di balik setiap pos anggaran terdapat kepentingan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran menjadi bagian penting setelah keputusan politik anggaran diambil.
Dengan disepakatinya Rancangan Perubahan APBD 2026, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dituntut memastikan setiap program yang dibiayai benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat—mulai dari pelayanan publik, pembangunan daerah hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Kini tantangannya bukan berhenti pada persetujuan di ruang paripurna. Publik menunggu bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, transparan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Ogan Ilir.(mlk)
