Trabaznews.com, Ogan Ilir — Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bersama DPRD Kabupaten Ogan Ilir memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna XXXIX DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Sidang III Tahun 2026, Rabu (16/9/2026). Rapat dihadiri Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, S.H., M.Si., M.I.Kom., Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah terkait, serta jajaran anggota DPRD.
Rapat paripurna dibuka Ketua DPRD Ogan Ilir H. Edwin Cahya Putra, S.IP., didampingi Wakil Ketua II DPRD Ahmad Syafe’i, S.Sos., M.Si.
Penandatanganan nota kesepakatan menjadi tahapan penting dalam pembahasan perubahan kebijakan anggaran daerah. Pemerintah daerah dan legislatif menyelaraskan kembali arah kebijakan pembangunan dengan kemampuan fiskal serta kebutuhan masyarakat.
Bupati Panca Wijaya Akbar menegaskan, pembahasan perubahan KUA dan PPAS merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan pengelolaan APBD tetap terarah, efektif, efisien, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurut Bupati, sinergi eksekutif dan legislatif diperlukan agar kebijakan anggaran yang ditetapkan tidak berhenti pada angka dan dokumen administratif, tetapi benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan serta menjawab kebutuhan masyarakat Ogan Ilir.
“Kesepakatan ini merupakan wujud sinergi dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan DPRD Ogan Ilir dalam menyusun kebijakan anggaran yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati.
Dengan disepakatinya perubahan KUA-PPAS 2026, arah pengelolaan anggaran daerah memasuki tahapan berikutnya untuk diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan pembangunan. Tantangannya kini adalah memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki manfaat nyata, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.(mlk)
Komentar