Trabaznews.com, PALEMBANG – Mengawali tahun anggaran 2026, Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia menekankan bahwa kinerja pemerintah tahun ini harus berorientasi pada “produk nyata” yang dampaknya langsung dirasakan oleh 9 juta masyarakat Sumsel.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 di Griya Agung, Palembang, Rabu (21/1/2026) pagi.
Hadir mendampingi Gubernur, Wakil Gubernur H. Cik Ujang dan Sekda Provinsi Sumsel Dr. Drs. H. Edward Candra.
“Saya minta di momen awal tahun ini kita benar-benar menghasilkan produk terbaik. Yang saya minta bukan janji, tapi hasil nyata,” tegas Herman Deru di hadapan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.
Herman Deru mengingatkan agar seluruh jajaran tidak terjebak dalam rutinitas kerja yang normatif atau sekadar “mengalir saja”.
Meskipun Sumsel telah meraih berbagai penghargaan dan peningkatan data statistik, Gubernur menilai capaian tersebut belum signifikan jika tidak dibarengi dengan kepuasan publik yang masif.
“Penyakit kita itu seringkali terlalu nyaman sehingga malas bergerak. Kita harus keluar dari zona nyaman. Keterbatasan anggaran jangan dijadikan alasan, melainkan tantangan untuk mencari terobosan dan kolaborasi,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi beberapa kebijakan strategis yang menjadi prioritas tahun ini, di antaranya pembangunan infrastruktur, optimalisasi pelabuhan Tanjung Carat, serta inovasi pelayanan publik.
Dalam arahannya, Gubernur kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia memastikan tidak ada praktik kelompok (geng) maupun transaksi jabatan di lingkungan Pemprov Sumsel.
“Saya tidak minta timbal balik apa pun. Yang saya minta hanya satu: persembahkan kinerja terbaik. Tanyakan pada diri sendiri, capaian konkret apa yang sudah kita berikan untuk rakyat,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Sumsel Dr. Drs. H. Edward Candra menjelaskan bahwa rakor ini merupakan forum evaluasi krusial.
Mengingat tahun 2025 merupakan landasan awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029, maka kinerja tahun 2026 harus menjadi akselerasi dari target yang telah ditetapkan.
“Rapat ini bertujuan mengevaluasi capaian 2025 secara menyeluruh serta mengidentifikasi hambatan di setiap OPD, sehingga arah kebijakan tahun ini berjalan presisi sesuai target,” pungkas Edward. (Akp)
Komentar